ViewTUGAS SEJARAH AA 1B.Mengevaluasi Hindia Belanda Perang Melawan Penjajah Kolonial 1.PERANG TONDANO Sejarah Lengkap Perang Tondano "Perang Tondano yang terjadi pada 1808-1809 Uploaded bymikael udin 0% found this document useful 0 votes0 views14 pagesCopyrightĀ© Ā© All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes0 views14 pagesMakalah Mengevaluasi Penjajahan Hindia BelandaUploaded bymikael udin Full descriptionJump to Page You are on page 1of 14Search inside document You're Reading a Free Preview Pages 6 to 12 are not shown in this preview. Buy the Full Version Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Sebelumpecah perang dunia kedua ketika Indonesia berada dalam kekuasaaan Pemerintah Kolonial Belanda berbagai macam organisasi guru berdiri. Kehidupan organisasi guru tersebut diwarnai dengan berbagai macam pengaruh dari luar, baik yang bersifat kebijaksanaan pemerintahan kolonial maupun kondisi masyarakat waktu itu. atau anak-anak pegawai Mengevaluasi PenjajahanPemerintahan Hindia Belanda Disusun Oleh 1. Amalia Azizah 03.Angginta Amalia 0! "usuma Hidaat 0$%.&arl's iga ama 0*!.+aradia Hanum 13$.,erisa Arviana - skema Mengevaluasi Penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda XI MIPA 4 Pemerintahan Republik Bataaf Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelmpk !ang menamakan dirin!a kaum patrit. "aum ini terpengaruh leh semb!an evlusi Perancis$ liberte kemerdekaan% egalite persamaan% dan &raternite persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham !ang digelrakan dalam evlusi Perancis itu maka kaumpatrit menghendaki perlun!a negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu pada a'al tahun 1795 pasukan Perancis men!erbu Belanda. aja illem  melarikan diri ke *nggris. Belanda dikuasai Perancis. +ibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis !ang dinamakan epublik Bataa& 1795,1-ī€ƒ/. 0ebagai pemimpin epublik Bataa& adalah uis 2aplen saudara dari 2aplen Bnaparte. 0ementara itu dalam pengasingan% aja illem  leh pemerintah *nggris ditempatkan di "ta "e'. aja illem  kemudian mengeluarkan perintah !ang terkenal dengan 30urat,surat "e'4. *si perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda men!erahkan 'ila!ahn!a kepada *nggris bukan kepada Perancis. +engan 30urat,surat "e'4 itu pihak *nggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795% kemudianmenguasai mbn dan Banda tahun 179/. *nggris juga memperkuat armadan!a untuk melakukan blkade terhadap Batavia. "ebijakan, kebijakan epublik Bataa& untuk mengatur pemerintahan Hindia terpengaruh leh Prancis. "ebijakan !ang utaman!a !aitu memerangi *nggris. epublik Bataa& menunjuk serang muda dari kaum patrit untuk memimpin Hindia % !aitu Herman illiem +aendels !ang dikenal sebagai tkh muda !ang revlusiner. A. Pemerintahan Herman Williem Daendels 1808-1811 H.. +aendels sebagai 6ubernur enderal memerintah di 2usantara pada tahun 1-ī€ƒ-,1-11. 8ugas utama +aendels adalah mempertahankan a'a agar tidak dikuasai *nggris. 0ebagai pemimpin !ang ditunjuk leh Pemerintahan epublik Bataa&% +aendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan% serta kehidupan ssial eknmi di 2usantara khususn!a di tanah a'a.+aendels adalah kaum patrit dan liberal dari Belanda !ang sangat dipengaruhi leh ajaran evlusi Perancis. +i dalam berbagai pidatn!a% +aendels tidak lupa mengutip semb!an evlusi Perancis. +aendels ingin menanamkan ji'a kemerdekaan% persamaandan persaudaraan di lingkungan mas!arakat Hindia. leh karena itu% ia ingin memberantas praktik,praktik &edalisme. Hal ini dimaksudkan agar mas!arakat lebih dinamis dan prdukti& untuk kepentingan negeri induk epublik Bataa&. angkah ini juga untuk mencegah pen!alahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak,hak para bupati !ang terkait dengan penguasaan atas tanahdan penggunaan tenaga rak!at. +alam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk% +aendels melakukan beberapa langkah strategis% terutama men!angkut bidang pertahanan,keamanan% administrasi pemerintahan% dan ssial eknmi. Bidan! Pertahanan dan "eamanan Memenuhi tugas mempertahankan a'a dari serangan *nggris% +aendels melakukan langkah,langkah$ 1. Membangun benteng,benteng pertahanan baru. Membangun pangkalan angkatan laut di n!er dan ;jungkuln. 2amun pembangunan pangkalan di ;jungkuln bleh dikatakan tidak berhasil <. Meningkatkan jumlah tentara% dengan mengambil rang,rang pribumi karena pada 'aktu pergi ke 2usantara% +aendels tidak memba'a pasukan. leh karena itu% +aendels segera menambah jumlah pasukan !ang diambil dari rang,rang pribumi% !akni dari =.ī€ƒī€ƒī€ƒ rang menjadi 1-.ī€ƒī€ƒī€ƒ rang baca ickle&s% ī€ƒī€ƒ5 =. Membangun jalan ra!a dari n!er a'a Barat% sekarang Prvinsi Banten sampai Panarukan ujung timur Pulau a'a% Prvinsi a'a 8imur sepanjang kurang lebih km. alan ini sering dinamakan alan +aendels.  Bidan! pemerintahan Akibatnya Bung Karno ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia dijeboloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung, 29 Desember 1929. Di dalam pidato pembelaannya yang berjudul, Indonesia Menggugat, Bung Karno berapi-api menelanjangi kebobrokan penjajah Belanda.
- Sebuah koloni, menurut pemikiran para penakluk dan pedagang asal Eropa abad ke-16 dan 17, adalah wilayah yang seharusnya menghasilkan keuntungan. Demikian tulis Bartholomew Landheer dalam "The Netherlands East Indies Come of Age" Netherlands Information Bureau, 1942. VOC alias Kompeni yang didirikan pada 1602, menjalankan betul pendapat ini. Mereka imbuh Landheer, menjadi simbol semangat komersial, dorongan kewirausahaan, dan keberanian untuk mengarungi lautan ala Belanda dalam menghasilkan keuntungan dari koloninya Hindia di Timur Jauh ini membuat Belanda terbebas dari cap buruk yang digaungkan orang-orang Portugis, yakni ā€œisla inutilesā€ atau ā€œtanah tak bergunaā€. Pendapatan VOC dari Hindia Belanda menurut perkiraan Oscar Gelderblom dalam "The Formative Years of the Modern Corporation" The Journal of Economic History, Vol. 73 2013 mencapai 4 juta gulden saban tahunnya, setara dengan $240 juta atau Rp3,6 triliun dengan kurs saat Kompeni memberikan uang melimpah kepada Belanda terjadi karena perusahaan ini tak dijalankan selayaknya perusahaan pada merujuk penuturan Gelderblom, Cornelis de Houtman berangkat ke Nusantara pada 1595, dan kembali dua tahun kemudian dengan tangan hampa karena pendapatan yang diperolehnya tak sebanding dengan biaya bakal Kompeni melanjutkan estafet pada 1598 dengan terlebih dulu melakukan revolusi, yakni memperkenalkan sistem "beperkte aansprakelijkheid" alias tanggung jawab terbatas untuk para investornya, yang memastikan pemberi modal tak merugi melebihi modal yang disetorkan jika ekspedisi tak membuahkan hasil. Dan untuk memastikan perusahaan rintisan ini menjadi Kompeni yang mendulang hasil manis, Belanda memberikan keistimewaan berupa ā€œstaatsbedrijfā€ alias kemampuan untuk bertindak selayaknya negara. VOC berhak membentuk kekuatan militer, melakukan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, dan menerbitkan mata uang untuk melakukan monopoli Belanda menciptakan negara berkedok perusahaan atau negara dalam negara-meminjam frasa yang dilontarkan Simon Schama dalam The Embarrassment of Riches 1987, menghasilkan ā€œkekayaan yang memalukan.ā€Memalukan karena dengan membuat Kompeni yang memiliki kekuasaan selayaknya negara, Belanda tak menganggap penduduk pribumi Hindia Belanda sebagai manusia alias hanya objek milik perusahaan. Praktik mengeruk kekayaan tak berperikemanusiaan ini, seabad selepas Kompeni didirikan, ditentang sebagian masyarakat Belanda. Pencerahan dan Ide Persemakmuran Belanda Dalam "Indonesia and the Origins of Dutch Colonial Sovereignty" The Far Eastern Quarterly, Vol. 10 1951, Justus M. van der Kroef menyebut munculnya tentangan terhadap Kompeni, dalam konteks berperilaku selayaknya negara, merupakan buah dari menggemanya konsep "kedaulatan nasional" di Eropa sejak abad ke-18 sebagai residu dari Revolusi Prancis dengan semangat ini mendorong pelbagai negara di Eropa berlomba-lomba melakukan perubahan dengan mulai menjunjung tinggi hak-hak individu dan melakukan reformasi pemerintahan. Namun, di saat yang sama, perusahaan mereka di negeri-negeri jauh seperti VOC Belanda dan British East India Company Inggris tak perusahaan-perusahaan tersebut dianggap tak mencerminkan jatidiri Eropa pasca Revolusi Prancis. Hal ini ditentang khususnya oleh intelektual Prancis bernama L'Abbe Guillaume T. Raynal lewat publikasinya pada 1770-an berjudul ā€œHistoire Philosophique et Politique des Etablissements et du Commerce des EuropĆ©ens dans les deux Indesā€. L'Abbe Guillaume T. Raynal menyebut Belanda sebagai "negeri munafik karena meskipun telah menghapus praktik korupsi di dalam negeri, tetap mempertahankan praktik bejat ini di koloninya lewat Kompeni.ā€ Padahal, tegas Raynal, ā€œhak alamiah orang-orang Eropa juga seharusnya berlaku bagi 'orang biadab yang mulia' noble savage di Afrika dan Asia.ā€ Sementara dalam buku berjudul Consideration on Indian Affair 1772, cendekiawan Inggris bernama William Bolts, menyatakan kehadiran perusahaan seperti Kompeni dan EIC ā€œmelecehkan kedaulatan suatu negara Eropa karena pemberian 'kedaulatan' terhadap mereka perusahaan, membuat sekelompok pedagang memiliki kekuasaan yang tak seharusnya mereka miliki [...] Padahal, secara alamiah manusia merupakan subjek hukum dari negara/kerajaan, bukan perusahaan.ā€ Dua publikasi ini, menurut van der Kroef ā€œsukses mengguncang Eropa.ā€Ditulis orang Prancis dan Inggris dalam bahasa mereka masing-masing, awalnya dua publikasi ini tak terdengar para pejabat Belanda. Namun, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh penerbit lokal bernama Gosse, karya Raynal dan Bolts akhirnya terdengar juga di Belanda. Hal ini kemudian mendorong munculnya diskursus tentang pembubaran Kompeni dan perusahaan asal Eropa sejenis. Terlebih, berbarengan dengan kemunculan pencerahan ini, perusahaan-perusahaan tersebut kian terjerembab dalam pusaran korupsi. Masalah kritis ini menurut Edmund Burke dalam ā€œThe Cambridge History of British Empire,ā€ timbul karena status "negara dalam negara" menyulitkan pemerintah yang paling bijak dan jujur sekalipun untuk memperbaiki penyalahgunaan kekuasaan yang didelegasikan dari jarak jauh."Pejabat-pejabat EIC dan Kompeni menghasilkan kekayaan yang tak terukur dan mereka dilindungi oleh kekuatan dari kekayaan yang diperoleh secara buruk itu,ā€ imbuhnya. Karena Pemerintah Belanda dan Kompeni dikendalikan oleh orang-orang yang sama, yakni oligarki pedagang, maka munculnya diskursus tentang pembubaran Kompeni awalnya tak diindahkan. Alasannya, tersirat dalam sebuah ungkapan Belanda "Indie Verloren, Rampspoed Geborenā€ Hindia Hilang, Kesengsaraan Datang, Kompeni dengan kuasa ala negaranya atas Hindia Belanda keburu bertransformasi menjadi sokoguru ekonomi Belanda. Para pejabat Pemerintah Belanda dan Kompeni lebih menghendaki pemberian "redelijke beschaving" atau "peradaban yang masuk akal" kepada Hindia Belanda, alih-alih membubarkan tiga dekade sebelum abad ke-18 berakhir, Belanda kemudian menghendaki ā€œNetherlands Commonwealthā€, yakni memberikan sedikit kekuasaan pada Hindia Belanda untuk mengurusi dirinya sendiri sambil mengizinkan Kompeni tetap menjalankan aktivitasnya di Hindia Belanda dengan kekuasaan yang ini tak begitu saja dijalankan Belanda. Pasalnya, Prancis dan Inggris telah melakukannya terlebih dulu dan berakibat buruk. Dalam menjalankan semangat pencerahan bagi koloninya, Prancis dan Inggris menerima dua hasil berbeda. Bagi Inggris, setelah EIC berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Tertinggi di Kalkuta British Raj, pencerahan ini membuat EIC tidak terlalu pencerahan yang dihadirkan Prancis untuk koloninya, khususnya di San Doming Santo Domingo, membuat populasi Negro di bawah kekuasan Toussaint I’Ouverture alias ā€œNapoleon Hitamā€, memberontak dan memutuskan semua hubungan dengan Prancis. Infografik Mozaik Netherlands Commonwealth. yang dialami Inggris dan Prancis tentu tak dikehendaki Belanda. Terlebih, tulis van der Kroef dalam "Indonesia and the Origins of Dutch Colonial Sovereignty" The Far Eastern Quarterly, Vol. 10 1951, tak seperti Inggris, dalam tubuh Belanda tak ada persatuan dan kepedulian terhadap kepentingan nasional, sehingga pencerahan untuk Hindia Belanda hanya jadi omong setelah Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat pada 1783 lewat Perjanjian Paris, serta kian terpuruknya Kompeni dalam lingkaran korupsi, Belanda akhirnya melakukan pencerahan di Hindia Belanda. Mereka mengeluarkan perintah atas nama Pemerintah Provinsi Holland provinsi yang memiliki saham terbesar di Kompeni yang mengharuskan direktur Kompeni memberikan informasi aktivitas perusahaannya. Sialnya, perintah ini diterbitkan secara rahasia, hanya diketahui Pemerintah Provinsi Holland dan direktur Kompeni, tanpa melibatkan pemilik saham lain-pemerintah provinsi lain dan bahkan pemerintah pusat. Ini dilakukan karena Pemerintah Provinsi Holland masih waswas usahanya mengendalikan Kompeni berbuah malapetaka "Indie Verloren, Rampspoed Geborenā€ Hindia Hilang, Kesengsaraan Datang.Namun, karena korupsi di Kompeni kian tak tertolong, 13 tahun kemudian perintah tersebut diketahui pemilik kepentingan lain di Kompeni. Dimulai dengan investigasi yang dilakukan sejak 15 Juni 1795 terhadap Kompeni yang menyatakan bahwa "Kompeni bobrok", maka pada 24 Desember 1795 Kompeni akhirnya saat itu, hingga Kompeni benar-benar bubar pada 31 Desember 1799, kekuasaan terbatas dalam memerintah diberikan Belanda kepada Hindia Belanda. Seturut laporan Dirk van Hogendorp berjudul "Berigt" pada 1799, pemberian kekuasaan terbatas ini-seperti yang dilakukan Inggris terhadap koloninya-semata-mata untuk mengeruk keuntungan dari Hindia Belanda yang lebih besar dibandingkan yang pernah diberikan Kompeni. "Orang Inggris, karena administrasi mereka lebih baik dan memberikan kepemilikan tanah kepada penduduk pribumi, membuat koloni mereka jauh menguntungkan dibandingkan sebelumnya era EIC [...] Terjadi karena dengan membebaskan mereka, kepentingan komersial menjadi lebih terukur,ā€ kekuasaan beralih dari Kompeni ke tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, pendapatan yang diperoleh Belanda atas tanah jajahannya itu tak terlalu jauh dari prediksi laporan Dirk van Hogendorp. Di sisi lain, semangat pencerahan ini menciptakan mimpi buruk bagi Belanda karena kemudian melahirkan semangat nasionalisme kaum pribumi. Semangat ini, merujuk studi yang dilakukan Homer G. Angelo dalam "Transfer of Sovereignty Over Indonesia", misalnya, sebelumnya tak pernah ada secara alamiah di dalam pribadi-pribadi pribumi Hindia Belanda. - Sosial Budaya Penulis Ahmad ZaenudinEditor Irfan Teguh Pribadi
Pendidikanselama penjajahan Belanda dapat dipetakan kedalam 2 (dua) periode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dan masa pemerintah Hindia Belanda (Nederlands Indie). Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan
Soal dan Jawaban materi Penjajahan Pemerintah Belanda - Sejarah Indonesia XI SMA/SMK Berikut adalah soal mata pelajaran Sejarah Indonesia XI SMA/SMK materi Penjajahan Pemerintah Belanda lengkap dengan kunci EssayMengapa pemerintahan Komisaris Jenderal mengambil kebijakan ā€œJalan tengahā€ dalam memerintah di Hindia Belanda?Tunjukkan bukti-bukti tindakan Raffles di Indonesia yang tidak sesuai dengan pandangannya sebagai seorang liberal, bandingkan dengan Daendels!Mengapa pemerintahan Hinda Belanda melaksanakan Tanam Paksa?Mengapa pelaksanaan Tanam Paksa menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat di negeri Belanda?Jelaskan persamaan dan perbedaan pelaksanaan Tanam Paksa dan pelaksanaan usaha swasta di Hindia Belanda!Jelaskan proses masuknya agama Katolik dan Kristen di Indonesia!Kunci Jawaban1. Pemerintahan Komisaris Jenderal mengambil kebijakan ā€œJalan tengahā€ dalam memerintah di Hindia Belanda karena pemerintah komisaris Jenderal memiliki kewajiban untuk membentuk sebuah kedamaian di daerah Hindia Belanda, oleh karena itu mereka mengambil jalan tengah agar posisi administrasi yang lain tidak Bukti-bukti tindakan Raffles di Indonesia yang tidak sesuai dengan pandangannya sebagai seorang liberal yaitu Raffles tetap melakukan kerja paksa dan sewa tanah kepada rakyat Daendels lebih bisa di ajak kerja sama,contohnya saat Malaka di jajah oleh Daendels ia hanya mengambil sedikit untung untuk di jual di Negaranya dan hanya melaksanakan sistem sewa tanah yang lebih Pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan Tanam Paksa adalah untuk menambah cadangan kas uang Hindia belanda yang habis terkuras akibat perang Diponegoro dan perang Padri serta diberbagai Pelaksanaan Tanam Paksa menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat di negeri Belanda karena bangsa belanda memaksa rakyat Indonesia untuk menanam paksa rakyat dengan upah yang sedikit dan yang menimbulkan kemarahan rakyat serta pemberontak bangsa terhadap Persamaan dan perbedaan pelaksanaan Tanam Paksa dan pelaksanaan usaha swasta di Hindia Belanda adalah sebagai berikutPersamaanMenghasilkan devisaUsaha yang dilakukan adalah tanaman secara di bawah pengawasan paksa adalah pengumpulan dana untuk mengisi kekosongan kas, sedangkan usaha swasta hanya sebatas mengumpulkan dana paksa di lakukan secara paksa kepada pribumi, sedangkan usaha swasta suka rela karena bersifat paksa dikerjakan pribumi, sedangkan usaha swasta oleh masyarakat Belanda dan lain-lain dalam kebijakan rasial Belanda. Tanam paksa di kerjakan individu, sedangkan usaha swasta oleh perusahaan rasial Proses masuknya agama Katolik dan Kristen di Indonesia yaitu dibawa oleh bangsa barat saat mereka hendak membeli rempah-rempah di Indonesia, selain bangsa barat tersebut untuk membeli rempah-rempah tapi mereka juga menyebarkan agama Katolik dan Kristen di Indonesia.
cmengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda. bab 2 perang melawan kezaliman kolonialisme. a mengevaluasi perang melawan keserakahan kongsi dagang abad ke 16 s/d ke 18. 1 aceh versus portugis dan voc. 2 maluku angkat senjata. 3 sultan agung versus j p coen. 4 perlawanan banten. 5 perlawanan goa.
I. PILIHAN GANDA 1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. C 7. A 8. C 9. A 10. C 11. E 12. D 13. A 14. B 15. A 16. C 17. A 18. A 19. C 20. E II. ESSAI 1. Awalnya menurut Perancis, Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam beberapa pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Namun ketika menjabat sebagai gubernur jenderal, sifat tersebut hilang. Daendels menjadi pemimpin yang kejam dan otoriter. Kebijakan yang dikeluarkan sangat menyengsarakan penduduk Hindia Belanda hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Bahkan ia dijuluki si tangan besi. Daendels juga merupakan pemimpin yang korup hingga akhirnya ia diberhentikan sebagai gubernur jenderal dan digantikan oleh Jansen. Hikmah yang dapat diambil dari ketokohan Daendels adalah menjadi figur pemimpin yang baik. Ketika belum mendapatkan jabatan tinggi, sangat mudah untuk memiliki karakter baik bahkan dengan cita-cita baik. Namun ketika telah menjadi pemimpin yang besar akan sangat sulit mempertahankan karakter tersebut. Tak jarang pemimpin yang tadinya bersih terjerumus kedalam hal negatif. Maka dari itu perlulah disadari bahwa mempertahankan ideologi dan karakter yang baik sangat penting. Karena hal tersebut sangat melekat dan berat. Jadilah pemimpin yang selalu konsisten dengan kebaikan serta selalu mementingkan kemaslahatan hidup orang banyak. 2. Kebijakan dan program land rent yang dicanangkan Raffles tersebut tidak terlepas dari pandangannya mengenai tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Tanah yang paling produktif akan membayar pajak sekitar 1/2 dari hasil dan tanah yang paling tidak produktif hanya 1/4 dari hasil. Kalau dirata-rata setiap wajib pajak itu akan menyerahkan sekitar 2/5 dari hasil. Setelah itu petani bebas menggunakan sisanya. Pajak merupakan salah satu alternatif pembiayaan Negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena penentuan nasib Negara ditentukan oleh rakyat sendiri, dan menentukan rencana pembiayaan Negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas memungut dana masyarakat berupa pajak khususnya pajak pusat dilakukan oleh Departemen Keuangan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan adanya asas desentralisasi dalam Negara kesatuan Indonesia, yang menentukan bahwa daerah merupakan rumah tangga sendiri maka daerah diberikan pula wewenang untuk mengatur rumah tangganya, dan diberikan wewenang untuk memungut pajak tertentu dan pungutan lain yang disebut retribusi. Maka dengan melihat kedua sistem terebut jelaslah berbeda. Sistem land rent mengatakan bahwa tanah dimiliki oleh pemerintah sedangkan sistem pajak, tanah dapat kita miliki hanya saja dikenakan biaya sesuai dengan jenis dan luas tanah. Selain itu pelaksanaan pemerintahan Raffles sudah banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Terlebih unsur penjajah tidak bisa dihapuskan ketika itu. Sedangkan sistem pajak saat ini sudah adil dan tidak memberatkan apabila benar-benar dikelola sesuai dengan fungsinya. Hal ini dikarenakan sistem pajak akan dikembalikan kepada rakyat sedangkan sistem land rent diambil pemerintah keuntungannya. 3. Dampak Kapitulasi Tuntang adalah jatuhnya Hindia Belanda ketangan Inggris. Pemerintah Belanda menyerahkan ketangan Inggris yang menjadi pintu gerbang pelaksanaan Land Rent. Walaupun sebenarnya tidak berpengaruh banyak untuk Indonesia karena sama jatuh ketangan Penjajah. Disini posisi pribumi sama-sama dirugikan 4. Dampak Konvensi London adalah jatuhnya Hindia Belanda dari Inggris kembali ketangan Belanda. Inggris yang hanya sebentar memegang Hindia Belanda harus menyerahkan kekuasaan ketangan Belanda. Dengan begitu Hindia Belanda kembali dijajah Belanda yang merupakan pintu gerbang sistem tanam paksa dan ekonomi liberal. Dalam hal ini pribumi juga dirugikan karena sistem yang diterapkan pada dasarnya hanya menyengsarakan rakyat. 5. Tidak karena pada dasarnya Raffles tetap melekat hakikat sebagai penjajah. Dalam pelaksanaannya banyak terjadimpenyelewengan dan sumber daya rakyat sangat rendah untuk melaksanakan sistem pembayaran sewa tanah dengan uang. 6. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Maka dari itu kaum konservatif mendukung pelaksanaan tanam paksa karena sistem usaha swasta menyerahkan pengelolaan tanah juga kepada swasta, sedangkan pelaksanaan sitem tanam paksa ditangani secara langsung oleh pemerintah. Kaum konservatif berpendapat bahwa pelaksanaan tanam paksa yang dikelola pemerintah akan mendapat keuntungan yang lebih besar. 7. Edward Douwes Dekker adalah pria keturunan Belanda yang tidak setuju dengan pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda. Dengan nama samaran ā€œmultatuliā€, ia membuat buku yang berjudul max havelaar. Buku tersebut berisi kekejaman Belanda kepada Indonesia terutama dalam pelaksanaan tanam paksa. Akhirnya pelaksanaan tanam paksa banyak ditentang yang menjadi pintu gerbang pelaksanaan politik etis. 8. Pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama manusia. Memang harus diakui beberapa manfaat adanya Tanam Paksa, misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak. Sampai saat ini tanaman tersebut masih menjadi andalan ekspor Indoonesia. 9. Sistem tanam paksa dan ekonomi liberal merupakan sistem yang diterapkan pemerintah Belanda terhadap nusantara. Tanam paksa mewajibkan rakyat menanam tanaman yang dibutuhkan Belanda. Pengelolaan tanam paksa sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Sedangkan ekonomi liberal memberikan pintu gerbang pihak swasta atau asing untuk mengelola lahan. Ekonomi liberal ini akhirnya akan memunculkan banyak perkebunan, perkembangan transportasi dan urbanisasi. Masyarakat berbondong-bondong bermigrasi kekota besar atau daerah yang memiliki perkebunan. Tapi walaupun diberikan upah, upah mereka juga sangat rendah. Pada dasarnya keduanya sama-sama merugikan rakyat. Hanya saja pengelolaan sistem tanam paksa dikelola pemerintah sedangkan ekonomi liberal dicampur pihak asing atau swasta. 10. Hikmah yang dapat diambil dari masuk dan berkembangnya agama kristen di Indonesia adalah rasa saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Walaupun islam adalah agama mayoritas di Indonesia saat ini, namun Indonesia merupakan multikultural yang menampung banyak keanekaragaman termasuk agama. Maka dari itu sebagai sesama pemeluk agama hendaknya bisa saling menghormati. Berikutini uraian tentang "Menganalisis Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda". 1. Masa Pemerintahan Republik Bataaf. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Munculah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Prancis: liberte kemerdekaan, egalite persamaan, dan fraternite persaudaraan.

Artikel ini diterbitkan untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Pada era kolonial, Indonesia – masih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda – merupakan jajahan Eropa terbesar setelah India. Hindia Belanda menjadi primadona komoditas tropis seperti karet dan gula yang menjadi motor penggerak ekonomi global pada era tersebut. Mempelajari tingkat kesenjangan pendapatan di Hindia Belanda dapat membantu kita melihat bagaimana dampak sistem perkebunan dan perdagangan global – dalam konteks institusi kolonial – terhadap penghidupan masyarakat di negara jajahan. Hal ini dapat menjadi gambaran mengenai dampak negatif kurangnya kebebasan ekonomi terhadap pertumbuhan akibat tingginya angka kesenjangan. Penelitian saya berfokus pada sejauh apa derajat kesenjangan berbeda-beda di antara wilayah-wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, utamanya sistem perkebunan dan globalisasi. Tingkat kesenjangan pada masa Hindia Belanda Penelitian sebelumnya tentang Hindia Belanda menggarisbawahi bagaimana ledakan populasi di Jawa pada akhir abad ke-19 berujung pada menyebarnya angka kemiskinan, adanya tingkat kesenjangan yang tinggi antar etnis pribumi, Tionghoa, dan Eropa, hingga bagaimana 1% penduduk mengantongi belasan persen total pendapatan koloni pada dekade 1920-30an. Sementara, tren kesenjangan di antaranya dipengaruhi oleh terpaparnya petani kecil pada fluktuasi harga komoditas dan melambungnya sewa tanah akibat menjamurnya cash crop atau tanaman komersial untuk diperdagangkan di pasar global. Penelitian saya berpusat di tingkat karesidenan, yang jika dibandingkan dengan tata pemerintahan Indonesia saat ini setara dengan level provinsi. Saya menggunakan data pajak penghasilan pada dekade 1920-an, distribusi lahan, serta upah di berbagai karesidenan – dikombinasikan dengan sejumlah kajian mengenai kesejahteraan penduduk pribumi yang diterbitkan pada era tersebut. Untuk menganalisis, saya menggunakan empat tolok ukur kesenjangan yaitu rasio gini distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah, indeks Theil ukuran ā€œjarakā€ populasi terhadap kondisi ideal ketika semua orang memiliki pendapatan seragam, inequality extraction ratio IER, ekstraksi kesenjangan oleh kelompok elit, dan top income ratio TIR, perbedaan antara pemasukan mereka yang berpendapatan tertinggi dengan pendapatan subsisten. Tingkat kesenjangan karesidenan Indonesia pada 1924. Olahan penulis, Author provided no reuse Hasilnya, Batavia Jakarta, Surabaya, Priangan Jawa Barat, Semarang, Sumatera Timur Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat memiliki tingkat kesenjangan paling tinggi. Batavia, Surabaya, dan Semarang merupakan kota besar yang memiliki populasi Eropa yang tinggi dan tempat bermukim orang-orang terkaya dari ketiga etnis dominan. Sementara, tanam paksa kopi di Priangan menjadi akar tingginya kesenjangan di wilayah tersebut. Di Sumatera Timur, dominasi tanaman perkebunan dan penghasilan tenaga kerja tidak terampil yang rendah menjadi latar dari ketimpangan pendapatan. Tingkat kesenjangan yang rendah dapat ditemukan di Sumatera Barat, Jambi dan Rembang, dengan kesenjangan terkecil berada di Banten, Madura, Bali, dan Tapanuli. Rendahnya tingkat kesenjangan umumnya berada di karesidenan yang ekspansi ekspornya dilakukan oleh petani kecil seperti di Jambi dan Sumatera Barat alih-alih perkebunan besar milik Eropa, atau di wilayah yang rata-rata tingkat upahnya relatif rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya dinamika pribumi dalam ekonomi berbasis ekspor, serta bagaimana wilayah yang berfokus pada budidaya tanaman pangan dan bukan pada tanaman komersil untuk ekspor memiliki tingkat pemasukan yang lebih merata. Bengkulu, Tapanuli, dan Bali – misalnya – hampir-hampir tidak memiliki ekspor. Pekerja kebun tebu di Sumatera Barat. Toeristenbond voor Nederland/Wikimedia, CC BY Perlu menjadi catatan bahwa tingkat kesenjangan yang rendah bisa jadi berkorelasi dengan rendahnya rata-rata tingkat pendapatan, imbas dari kondisi tanah yang tidak subur yang membuat ekonomi sulit berkembang. Hal ini terjadi di Banten dan Madura. Cerita novel Max Havelaar karya Multatuli, yang di dalamnya memuat ilustrasi bagaimana pejabat lokal di Banten merampas kerbau milik petani karena tak adanya hasil panen, bisa menjadi ilustrasi kondisi ini. Terakhir, perhitungan komponen pemasukan tertinggi TIR relatif kecil di Sulawesi, Tapanuli, dan Jambi – wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi Eropa yang rendah. Bagaimana globalisasi berdampak pada kesenjangan di negara jajahan Studi terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di Indonesia melonjak ketika globalisasi merebak pada masa-masa damai menjelang Perang Dunia I. Saya mengkaji data-data primer yang menunjukkan nilai ekspor per kapita untuk melihat sejauh mana Hindia Belanda berinteraksi dengan pasar global. Selain itu, saya juga meninjau luasan tanah perkebunan estate dibanding dengan total area karesidenan, dengan menimbang bahwa moda produksi komoditas ekspor lewat sistem estate menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata dibandingkan dengan produksi dari petani kecil. Perkebunan swasta yang dimiliki pemukim Eropa mulai bermunculan ketika Undang-Undang Pertanian diperkenalkan pada 1870. Sebelumnya, pemerintah Belanda memonopoli budidaya tanaman ekspor. Peraturan tersebut menggariskan bahwa sawah irigasi dimiliki rakyat. Namun, lahan kosong sisanya dimiliki oleh pemerintah kolonial dan dapat disewakan selama 75 tahun erfpacht pada bangsa Eropa yang kemudian menggunakannya untuk perkebunan tanaman komersial – dengan tetap mempertimbangkan hukum adat dan kepemilikan elit lokal untuk menghindari potensi pemberontakan. Pembukaan lahan perkebunan di Priangan. Tropenmuseum/Wikimedia, CC BY Dengan menghitung indeks kesenjangan dan membandingkannya dengan areal estate, saya menemukan bahwa semakin luas perkebunan semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak mengejutkan mengingat ekspor perkebunan merupakan sumber pemasukan utama pada penghujung era Hindia Belanda. Sebagian besar penghasilan dari usaha perkebunan ini diserap oleh pemilik estate dan manajemennya. Sementara, buruh kebun hanya menerima upah yang rendah. Belum lagi, sejumlah besar uang dari estate dikirim ke Belanda, dengan sejumput kecil pejabat Indonesia turut menikmati hasilnya. Saya menilik sampel dari 12 karesidenan yang memiliki cakupan pajak pendapatan yang tinggi untuk melihat bagaimana perubahan ekspor dan luasan estate mempengaruhi kesenjangan. Sampel ini melingkupi Bangka, Bengkulu, Belitung, Sumatera Barat, Lampung, Maluku, Palembang, Riau, Kelimantan Tenggara, Sumatera Timur, Jambi, dan Tapanuli. Hasilnya, tiap peningkatan 1% proporsi lahan dibanding total wilayah residensi, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam poin indeks kesenjangan 3,7 untuk Gini dan 4,2 untuk Theil. Ringkasnya, perdagangan global mempengaruhi indeks kesenjangan, dan pengaruh antara estate dan ketimpangan pendapatan menunjukkan pentingnya mempelajari konteks institusional dalam perdagangan global. Read more Apakah dunia tengah menghadapi kemunduran globalisasi dan bersiap menyambut "gelombang kelima"? Apa yang bisa dipelajari dari penelitian ini? Dengan menggunakan empat patokan kesenjangan, kita dapat melihat tingkat ketimpangan berbeda secara ekstrem di berbagai wilayah di Nusantara. Wilayah miskin tanpa aktivitas ekspor seperti Banten dan Madura memiliki tingkat kesenjangan rendah pada dekade 1920-an. Tingkat kesenjangan di wilayah yang sedikit lebih kaya seperti Sumatera Barat dan Jambi, yang kegiatan ekspornya didominasi oleh petani kecil, masih relatif terkontrol. Sementara, area dengan pendapatan tinggi dengan aktivitas komersial berada di tangan bangsa Eropa – seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang – memiliki tingkat kesenjangan yang sangat tinggi dengan rasio gini di atas 50 dari 100 poin. Data tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam satu koloni, tingkat kesenjangan bervariasi dan satu takaran ukur tidak akan cukup untuk membaca tren ketimpangan yang terjadi. Penting untuk melihat lebih dalam ke tingkat pemerintahan daerah dan bukan sekadar level kesenjangan di satu negara untuk bisa memahami tren dan faktor-faktor di balik ketimpangan pendapatan. Ketika ditarik ke level global, hal terpenting yang mempengaruhi kesenjangan bukanlah peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas itu sendiri, namun bagaimana perdagangan ini diatur. Dan dalam konteks kolonial, hal ini bisa dilihat dari apakah perdagangan dikelola oleh perkebunan atau oleh petani kecil

Eksistensidari hukum acara perdata yang ditinggalkan oleh pemerintahan belanda ini masih belum dapat memenuhi perkembangan keperluan masyarakat yang dinamis ini. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim dan Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, digunakan sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas
1. Tujuan pertama Bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia bertujuan untuk .... a. menanamkan modal b. mendidik penduduk pribumi c. memajukan pertanian d. mencari rempah-rempah e. mengajak berdagang 2. Latar belakang dari munculnya masa pemerintahan Republik Bataaf adalah... a. Kebangkrutan VOC yang menanggung banyak hutang b. Dibububarkannya VOC yang menanggung banyak hutang c. Dominasi pemerintahan kolonial Inggris di Nusantara d. Persaingan antara Belanda dengan Inggris e. Mengisi kas negara karena kebangkrutan VOC 3. Berikut ini yang merupakan arti dari Republik Bataaf adalah... a. Negara vassal dari Perancis b. Negara persemakmuran Perancis c. Negara enklaf dari Perancis d. Negara saudara dari Perancis e. Negara tetangga dari Perancis 4. Dampak ditulisnya Surat-Surat Kew bagi Republik Bataaf adalah... a. Memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Hindia Belanda b. Memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Inggris c. Mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Hindia Belanda d. Memilih Daendels sebagai pemimpin yang kuat untuk memerangi Inggris e. Menarik mundur Daendels sebagai Gubernur Jenderal karena dinilai banyak kekurangan 5. Kebijakan Herman Williem Daendels Gubernur dengan memerintahkan pembuatan jalan raya dari Anyer – Panarukan dengan kerja rodi adalah kebijakan yang dibuat dalam bidang.... a. Pertahanan dan keamanan b. Sosial dan ekonomi c. Sosial dan budaya c. Peradilan dan pertahanan d. Peradilan dan keamanan e. Peradilan dan budaya 6. Salah satu prinsip Raffles dalam menjalankan pemerintahan di tanah jajahan yaitu... a. Menerapkan sistem kerja rodi b. Menerapkan sistem penyerahan wajib c. Menerapkan sistem sewa tanah d. Menerapkan kebijakan penanaman wajib e. Menerapkan pajak hasil bumi 7. Tujuan Raffles mendekati Sultan Raja yang merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwana II adalah... a. Mendapatkan simpati dari kesultanan b. Meletakan kesultanan sebagai administrasi penjajahan c. Mendapatkan kekuatan melawan Belanda d. Merealisasikan kebijakan sistem monopoli e. Menjadikan kesultanan sebagai pegawai pemerintah 8. Perhatikan pernyataan berikut 1. Adanya persaingan dengan Portugis 2. Kebutuhan penduduk pribumi terhadap uang 3. Waktu pemerintahan Raffles terlalu singkat 4. Pengawasan dari pemerintah sendiri kurang 5. Sulit melepaskan kultur sebagai penjajah Pada dasarnya Raffles ingin memperbaiki tanah jajahannya, namun banyak mengalami kendala. Dari pernyataan berikut yang termasuk kendala yang dialami Raffles adalah... a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 3,4,5 d. 1,2,5 e. Semua benar 9. Latar belakang dilaksanakannya politik Sistem Tanam Paksa pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Van Den Bosch adalah …. a. Untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong akibat perang b. Untuk menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat c. Menyediakan tanaman yang laku terjual di pasaran Eropa d. Agar rakyat Indonesia memiliki kepandaian bercocok tanam / pertanian e. Untuk menyengsarakan penduduk pribumi 10. Dalam buku ā€Max Havelarā€, hal yang tidak ditulis Multatuli sebagai akibat-akibat yang dialami rakyat Indonesia karena pelaksanaan Sistem Tanam Paksa yaitu…. a. keterbelakangan b. kebodohan dan kemiskinan c. kepandaian bertani d. kelaparan dan penyakit e. keterbelakangan dan kemiskinan 11. Penyebab utama menyimpangnya pelaksanaan sistem tanam paksa yaitu… Stelsel stelsel leverantie Procenten 12. Pemerintah Belanda tahun 1830 menerapkan sistem Tanam Paksa karena sistem ini… a. Dianggap banyak mengatasi krisis keuangan Negara jajahan b. Telah dijalankan oleh Raja - raja Jawa c. Pelaksanaan Kongres Wina d. Cara yang tepat untuk dapat mengisi kas Negara Belanda e. Mendapat dukungan dari penguasa Pribumi 13. Daerah Indonesia yang paling menderita sebagai akibat Tanam Paksa adalah… a. Jawa b. Kalimantan c. Madura d. Sumatra e. Irian Barat 14. Berikut ini yang merupakan keterkaitan vatikan dengan portugis adalah... a. Vatikan merupakan pusat perkembangan agama kristen protestan yang dianut oleh Portugis serta dipimpin seorang paus. b. Vatikan merupakan pusat perkembangan agama kristen katolik yang dianut oleh Portugis serta dipimpin seorang paus. c. Perkembangan agama nasrani dipengaruhi oleh kepemimpinan paus di vatikan yang juga dianut Portugis. d. Perdebatan antara bangsa-bangsa barat termasuk Portugis diselesaikan di Vatikan e. Vatikan merupakan negara yang letaknya bersebelahan dengan Portugis 15. Nilai yang dapat diambil terkait dengan pembelajaran perkembangan agama kristen di negara yang mayoritas penduduknya muslim adalah... a. Pentingnya kerukunan antar umat beragama b. Mencari sebab konflik antar agama melalui sejarah c. Pengetahuan dan informasi latar belakang agama kristen d. Mengetahui kekejaman penjajahan bangsa-bangsa barat e. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan 16. Arti dari semangat piesme adalah... a. Mencari daerah potensial sebagai jajahan b. Upaya untuk menyebarkan agama c. Menekankan pertobatan orang-orang kristen d. Upaya membalas budi untuk Hindia Belanda e. Usaha untuk menghapuskan penjajahan di Hindia Belanda 17. Yang dimaksud dengan The Age of Discovery yaitu... a. Penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru b. Penemuan dunia baru dengan semboyan gold,glory,gospel c. Penemuan baru dalam bidang pengetahuan d. Penyebaran agama tidak terlepas dari kepentingan politik e. Penjelajahan samudra dengan misi penyebaran agama 18. Berikut ini yang merupakan persamaan masuk dan berkembangnya agama kristen dengan islam adalah... a. Masuk dan berkembang melalui jalur pelayaran dan perdagangan b. Masuk dan berkembang melewati malaka sebagai pusat perdagangan c. Disebarkan berdasarkan sistem kasta d. Dibawa oleh bangsa-bangsa barat ketika melakukan penjajahan e. Penyebaran dilakukan melalui pemimpin-pemimpin kerajaan 19. Adanya Imperialisme Barat ke dunia Timur menyebabkan ….. a. Bangsa terjajah hidup makmur b. Bangsa terjajah mempunyai hak yang sama seperti bangsa Barat c. Bangsa terjajah semakin miskin d. Bangsa Barat memberikan hak yang istimewa kepada Dunia Timur terjajah semakin menjadi maju 20. Perasaan cinta dan bangga terhadap Bangsa dan Negara di atas lainnya adalah... a. Demokrasi b. Sosialisme c. Liberalisme d. Komunisme e. Nasionalisme II. ESSAI 1. Jelaskan tokoh Daendels menurut pendapat kalian? Analisislah hikmah apa yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kepemimpinan! 2. Bagaimana pelaksanaan Land Rent sewa tanah kepemimpinan Raffles? Bandingkan dengan sistem pajak sekarang? 3. Jelaskan dampak dari Kapitulasi Tuntang? Apakah menguntungkan atau merugikan untuk Indonesia? Jelaskan alasannya? 4. Jelaskan dampak dari Konvensi London? Apakah menguntungkan atau merugikan untuk Indonesia? Jelaskan alasannya? 5. Dapatkah Raffles mendorong rakyat pedesaan menjadi semakin produktif? Jelaskan alasannya? 6. Mengapa kaum konservatif dan pegawai pemerintah mendukung dilanjutkannya tanam paksa sementara kaum liberal menolak Tanam Paksa? Berikan alasannya! 7. Langkah apa yang dilakukan Douwes Dekker dalam menentang sistem tanam paksa dan apa dampak dari langkah Douwes Dekker untuk rakyat pribumi? Lakukanlah analisis terkait dengan tindakan yang dilakukan Douwes Dekker? 8. Bagaimana realisasi dan pelaksanaan tanam paksa yang dikatakan banyak penyelewengan? Apakah saat ini tanaman tersebut masih menjadi andalan ekspor Indonesia? 9. Bandingkanlah sistem tanam paksa dengan penerapan ekonomi liberal sistem usaha swasta? Apa penilaianmu terhadap dua model politik penjajahan itu? 10. Selain islam, hindu, buddha, agama kristen juga masuk dan berkembang di Indonesia. Jelaskan hikmah yang diperoleh setelah mempelajari materi tersebut?
B911eZ.
  • m68tyo2ozv.pages.dev/352
  • m68tyo2ozv.pages.dev/154
  • m68tyo2ozv.pages.dev/331
  • m68tyo2ozv.pages.dev/149
  • m68tyo2ozv.pages.dev/230
  • m68tyo2ozv.pages.dev/68
  • m68tyo2ozv.pages.dev/202
  • m68tyo2ozv.pages.dev/68
  • m68tyo2ozv.pages.dev/24
  • mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda